CONTOH MAKALAH PANCASILA
I. PENDAHULUAN
Benarkah pancasila masih bisa dijadikan sebagai ideologi bangsa
Indonesia, falsafah atau pandangan hidup? Ataukah hanya sekedar mitos
belaka yang kini makin atos (keras) mengejawantahkannya dalam kehidupan
sehari-hari? Dengan latar belakang diatas sehingga pembahasan in sangat
penting untuk di kaji, diketahui dan di fahami oleh khalayak mahasiswa
lebih-lebih mahasiswa UAD fakultas ekonomi yang nantinya terjun ke zona
publik.
II. PEBAHASAN
A. PANCASILA
Pancasila adalah idiologi negara indonesia sehingga pancasila begitu di
sanjung dan di monumentalkan dalam rona perjuangan negara yang berbentuk
republik ini. Andai saja pancasila bisa tersenyum, tertawa, menangis
dan bersedih layaknya manusia pada umumnya maka tak khayal kalau sang
pancasila akan menangis histeris. Karna tidak bisa dipungkiri lagi bahwa
orang semakin tidak peduli terhadap pancasila. Maksudnya ada atau tidak
adanya pancasila bukan menjadi persoalan. Riil nya Seorang mahasiswa
yang berstatus maha tidak bisa melafalkan 5 butir pancasila apalagi
mengamalkan . Malu dong sama dunia!! Seperti ungkapan yang sering
digunakan dalam dunia ke pesantren yaitu “wujuduhu ka adamihi” benarkah?
1 SEJARAH PANCASILA
Mari kita telusuri fakta-fakta sejarah tentang kelahiran pancasila.
Dalam rapat BPUPKI pada tanggal 1 juni 1945, Bung Karno menyatakan
antara lain:”Saya mengakui, pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di
bangku sekolah H.B.S. di Surabaya, saya dipengaruhi seorang sosialis
yang bernama A. Baars, yang memberi pelajaran kepada saya, katanya:
jangan berpaham kebangsaan, tetapi berpahamlah rasa kemanusiaan seluruh
dunia, jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikitpun. Itu terjadi pada
tahun 1917. akan tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah, ada orang lain
yang memperingatkan saya, ia adalah Dr. Sun Yat Sen!
Di dalam tulisannya “San Min Cu I” atau “The THREE people’s Principles”,
saya mendapatkan pelajaran yang membongkar kosmopolitanisme yang
diajarkan oleh A. Baars itu. Dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa
kebangsaan, oleh pengaruh“The THREE people’s Principles” itu. Maka oleh
karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat Sen
sebagai penganjurnya, yakinlah bahwasanya Bung Karno juga seorang
Indonesia yang dengan perasaan hormat dengan sehormat-hormatnya merasa
berterima kasih kepada Dr. Sun Yat Sen, -sampai masuk ke liang kubur.”
Lebih lanjut ketika membicarakan prinsip keadilan sosial, Bung Karno,
sekali lagi menyebutkan pengaruh San Min Cu I karya Dr. Sun Yat
Sen:”Prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan. Saya didalam tiga hari ini
belum mendengarkan prinsip itu, yaitu kesejahteraan, prinsip: tidak ada
kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Saya katakan tadi prinsipnya San
Min Cu I ialah “Mintsu, Min Chuan , Min Sheng” : Nationalism, democracy,
socialism. Maka prinsip kita …..harus …… sociale rechtvaardigheid.”
Pada bagian lain dari pidato Bung Karno tersebut, dia menyatakan:”Maka
demikian pula jikalau kita mendirikan negara Indonesia merdeka, Paduka
tuan ketua, timbullah pertanyaan: Apakah Weltanschaung” kita, untuk
mendirikan negara Indonesia merdeka di atasnya?Apakah nasional
sosialisme ? ataukah historisch-materialisme ? Apakah San Min Cu I,
sebagai dikatakan oleh Dr. Sun Yat Sen ? Di dalam tahun 1912 Sun Yat Sen
mendirikan negara Tiongkok merdeka, tapi “Weltanschaung” telah dalam
tahun 1885, kalau saya tidak salah, dipikirkan, dirancangkan. Di dalam
buku “The THREE people’s Principles” San Min Cu I,-Mintsu, Min Chuan ,
Min Sheng” : Nationalisme, demokrasi, sosialisme,- telah digunakan oleh
Dr. Sun Yat Sen Weltanschaung itu, tapi batu tahun 1912 beliau
mendirikan negara baru di atas “Weltanschaung” San Min Cu I itu, yang
telah disediakan terlebih dahulu berpuluh-puluh tahun.” (Tujuh Bahan
Pokok demokrasi, Dua – R. Bandung, hal. 9-14.)
Pengaruh posmopolitanisme (internasionalisme) kaya A. Baars dan San Min
Cu I kaya Dr. Sun Yat Sen yang diterima bung Karno pada tahun 1917 dan
1918 disaat ia menduduki bangku sekolah H.B.S. benar-benar mendalam. Ha
ini dapat dibuktikan pada saat Konprensi Partai Indonesia (partindo) di
Mataram pada tahun 1933, bung Karno menyampaikan gagasan tentang
marhaennisme, yang pengertiannya ialah :
(a) Sosio – nasionalisme, yang terdiri dari : Internasionalisme, Nasionalisme
(b) Sosio – demokrasi, yang tersiri dari : Demokrasi, Keadilan sosial.
Jadi marhaenisme menurut Bung Karno yang dicetuskan pada tahun 1933 di
Mataram yaitu : Internasionalisme ; Nasionalisme ; Demokrasi : Keadilan
sosial.(1)
Dan jika kita perhatikan dengan seksama, akan jelas sekali bahwa 4 unsur
marhainisme seluruhnya diambil dari Internasionalisme milik A. Baars
dan Nasionalisme, Demokrasi serta keadilan sosial (sosialisme)
seluruhnya diambil dari San Min Cu I milik Dr. Sun Yat Sen.
Sekarang marilah kita membuktikan bahwa pancasila yang dicetuskan Bung
Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI adalah sama dengan
Marheinisme yang disampaikan dalam Konprensi Partindo di Mataram pada
tahun 1933, yang itu seluruhnya diambil dari kosmopolitanisme milik A.
Baars dan San Min Cu I milik Dr. Sun Yat Sen. Di dalam pidato Bung Karno
pada tanggal 1 juni 1945 itu antara lain berbunyi :”Saudara-saudara !
Dasar negara telah saya sebutkan, lima bilangannya. Inikah Panca Dharma ?
Bukan !Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban,
sedang kita membicarakan dasar…..Namanya bukan Panca Dharma,
tetaoi….saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli
bahasa…..namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan
diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan
abadi.
Kelima sila tadi berurutan sebagai berikut:(2)
(a) Kebangsaan Idonesia;
(b) Internasionalisme atau peri-kemanusiaan;
(c) Mufakat atau domokrasi;
(d) Kesejahteraan sosial;
(e) Ke-Tuhanan.
Kelima sila dari Pancasila Bung Karno ini, kita cocokkan dengan
marhaenisme Bung Karno adalah persis sama, Cuma ditambah dengan Ke
Tuhanan. Untuk lebih jelasnya baiklah kita susun sebagai berikut:
- Kebangsaan Indonesia berarti sama
dengan nasionalisme dalam marhaenisme, juga sama dengan nasionalisme
milik San Min Cu I milik Dr. Sun yat Sen, Cuma ditambah dengan kata-kata
Indonesia.
- Internasionalisme atau peri-kemanusiaan
berarti sama dengan internasionalisme dalam marhaenisme, juga sama
dengan internasionalisme (kosmopolitanisme) milik A. Baars.
- Mufakat atau demokrasi berarti sama
dengan demokrasi dalam marhaenisme, juga sama dengan demokrasi dalam San
Min Cu I milik Dr. Sun Yat Sen;
- Kesejahteraan sosial berarti sama
dengan keadilan sosial dalam marhaenisme, juga berarti sama dengan
sosialisme dalam San Min Cu I milik Dr. Sun Yat Sen.
- Ke-Tuhanan yang diambil dari
pendapat-pendapat para pemimpin Islam, yang berbicara lebih dahulu dari
Bung Karno, di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 juni 1945.
Dengan cara mencocokkan seperti ini, berarti nampak dengan jelas bahwa
Pancasila yang dicetuskan oleh Bung Karno pada tanggal 1 juni 1945, yang
merupakan”Rumus Pancasila I”, sehingga dijadikan Hari Lahirnya
Pancasila, berasal dari 3 sumber yaitu:
a) Dari San Min Cu I Dr. Sun Yat Sen (Cina);
b) Dari internasionalisme (kosmopolitanisme A. Baars (Belanda).
c) Dari umat Islam.
Jadi Pancasila 1 juni 1945, adalah bersumber dari : (1) Cina; (2)
Belanda; dan (3) Islam. Dengan begitu bahwa pendapat yang menyatakan
Pancasila itu digali dari bumi Indonesia sendiri atau dari peninggalan
nenek moyang adalah sangat keliru dan salah !
Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sebelum sidang pertama BPUPKI itu berakhir, dibentuklah satu panitia kecil untuk :
a) Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945.
b) Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamirkan Indonesia merdeka.
Dari dalam panitia kecil itu dipilih lagi 9 orang untuk menyelenggarakan
tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945, yang
kemudian diberikan nama dengan “Piagam Jakarta”.
Piagam Jakarta berbunyi:
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh
sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat
yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia
kedepan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Alloh Yang Maha Kuasa,
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan
bebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan
kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa dan ikut melasanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum Dasar
Negara Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat, dengan berdasar
kepada : Ke- Tuhanan, dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk –
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indinesia.”
Jakarta, 22-6-1605.
Ir. SOEKARNO
Drs. Mohammad Hatta
Mr. A.A Maramis
Abikusno Tjokrosujoso
Abdul Kahar Muzakir
H.A. Salim
Mr. Achmad Subardjo
Wachid Hasjim
Mr. Muhammad Yamin (3)
(Moh. Hatta dkk. Op.cit. hal. 30-32)
Dengan begitu, maka Pancasila menurut Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan
ini merupakan Rumus Pancasila II, berbeda dengan Rumus Pancasila I.
Lebih jelasnya Rumus Pancasila II ini adalah sebagai berikut ;
a) Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
b) Kemanusiaan yang adil dan beradab
c) Persatuan Indonesia
d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rumus Pancasila II ini atau lebih dikenal dengan Pancasila menurut
Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, baik mengenai sitimatikanya maupun
redaksinya sangat berbeda dengan Rumus Pancasila I atau lebih dikenal
dengan Pancasila Bung Karno tanggal 1 juni 1945. pada rumus pancasila I,
Ke-Tuhanan yang berada pada sila kelima, sedangkan pada Rumus Pancasila
II, ke-Tuhanan ada pada sila pertama, ditambah dengan anak kalimat –
dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Kemudian pada Rumus Pancasila I, kebangsaan Indonesia yang berada pada
sila pertama, redaksinya berubah sama sekali menjadi Persatuan Indonesia
pada Rumus Pancasila II, dan tempatnyapun berubah yaitu pada sila
ketiga. Demikian juga pada Rumus Pancasila I .
Internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang berada pada sila kedua,
redaksinya berubah menjadi Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Selanjutnya pada Rumus Pancasila I, Mufakat atau Demokrasi, yang berbeda
pada sila ketiga, redaksinya berubah sama sekali pada Rumus Pancasila
II, yaitu menjadi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan dan menempati sila keempat. Dan juga
pada Rumus Pancasila I, kesejahteraan sosial yang berada pada sila
keempat, baik redaksinya, maka Pancasila pada Rumus II ini, tentunya
mempunyai pengertian yang jauh berbeda dengan Pancasila pada Rumus I.
Rumus Pancasila II ini atau yang lebih populer dengan nama Pancasila
menurut Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945, yang dikerjakan oleh
panitia 9, maka pada rapat terakhir BPUPKI pada tanggal 17 Juni 1945,
secara bulat diterima rumus Pancasila II ini.
Sehari sesudah proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945,
terjadilah rapat “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (PPKI).
Panitia ini dibentuk sebelum proklamasi dan mulai aktip bekerja mulai
tanggal 9 Agustus 1945 dengan beranggotakan 29 orang. Dengan
mempergunakan rancangan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI, maka PPKI
dapat menyelesiakan acara hari itu, yaittu:
a) Menetapkan Undang-Undang Dasar ; dan
b) Memilih Presidan dan Wakil Presiden dalam waktu rapat selama 3 jam.
Dengan demikian terpenuhilah keinginan Bung Karno yang diucapkan pada
waktu membuka rapat itu sebagai ketua panitia dengan kata-kata sebagai
berikut ; “Tuan-tuan sekalian tentu mengetahui dan mengakui, bahwa kita
duduk di dalam suatu zaman yang beralih sebagai kilat cepatnya. Maka
berhubungan dengan itu saya minta sekarang kepada tuan-tuan sekalian,
supaya kitapun bertindak di dalam sidang ini dengan kecepatan kilat.”
Sedangkan mengenai sifat dari Undang-Undang Dasarnya sendiri Bung Karno
berkata:”Tuan-tuan tentu mengerti bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang
Dasar sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barangkali boleh
dikatakan pula, inilah revolutie grodwet. Nanti kita akan membuat
undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Harap diingat
benar-benar oleh tuan-tuan, agar kita ini harus bisa selesai dengan
Undang-Undang Dasar itu.”
Dalam beberapa menit saja, tanpa ada perdebatan yang substansil disahkan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, dengan beberapa
perubahan, khususnya dalam rumus pancasila.(4)
Adapun Pembukaan undang-Undang Dasar, yang didalamnya terdapat Rumus
Pancasila II, yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945,
adalah sebagai berikut :
PEMBUKAAN
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh
sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat
yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia
kedepan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat Rahmat Alloh Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan bebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melasanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat, dengan berdasarkan kepada : Ke- Tuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
serta mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Dengan demikian disahkannya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI
pada tanggal 18 Agustus 1945, maka Rumus Pancasila mengalami perubahan
lagi, yaitu:
a) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
b) Kemanusiaan yang adil dan beradab
c) Persatuan Indonesia
d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perubahan esensial dari Rumus Pancasila II atau Pancasila menurut Piagam
Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dengan Rumus Pancasila III atau Pancasila
menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945, yaitu
pada sila pertama “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at
Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” diganti dengan “Ke-Tuhanan Yang Maha
Esa” . perubahan ini ternyata dikemudian hari menumbuhkan benih
pertentangan sikap dan pemikiran yang tak kunjung berhenti sampai hari
ini. Sebab umat Islam menganggap bahwa pencoretan anak kalimat pada sila
pertama Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi
pemeluk-pemeluknya, oleh PPKI adalah suatu pengkhianatan oleh golongan
nasionalis dan kristen. Karena Rumus Pancasila II telah diterima secara
bulat oleh BBUPKI pada tanggal 17 Juli 1945.
Selanjutnya melalui aksi militer Belanda ke-I dan ke- II , dan
dibentuknya negara-negara bagian oleh Belanda, pemberontakan PKI di
Madiun, statemen Roem Royen yang mengembalikan Bung Karno dan
kawan-kawannya dari Bangka ke Jogjakarta, sedangkan Presiden darurat RI
pada waktu itu ialah Mr. Syafruddin Prawiranegara, sampailah sejarah
negara kita kepada konfrensi meja bundar di Den Haag (Nederland).
Konfrensi ini berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2
November 1949. dengan ditandatanganinya “Piagam Persetujuan” antara
delegasi Republik Indonesia dan delegasi pertemmuan untuk
permusyawaratan federal (B.F.O.) mengenai “Konstitusi Republik Indinesia
Serikat” (RIS) di Seyeningen pada tanggal 29 Oktober 1949, maka ikut
berubahlah Rumus Pancasila III menjadi Rumus Pancasila IV. Rumus
Pancasila IV ini termuat dalam muqadimah Undang-Undang Dasar Republik
Indinesia Serikat (RIS), yang bunyinya sebagai berikut:
Mukadimah
Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu
dalam perjuangan kemerdekaan, dengan senantiasa berhati teguh berniat
menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat. Ini dengan
berkat dan rahmat Tuhan telah sampailah kepada ringkatan sejarah yang
berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu
dalam satu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi berdasarkan
pengakuan “Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri kemanusiaan, Kebangsaan,
Kerakyatan dan keadilan sosial.”
Untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan
dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat
sempurna. Secara jelasnya Rumus Pancasila IV atau pancasila menurut
mukadimah Undang-Undang Dasar RIS tanggal 29 Oktober 1949, adalah
sebagai berikut;
a. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
b. Peri-Kemanusiaan.
c. Kebangsaan.
d. Kerakyatan dan
e. Keadilan sosia.
Perubahan yang terjadi antara Rumus Pancasila II dengan Rumus Pancasila
IV adalah perubahan redaksional yang sangat banyak, yang sudah barang
tentu akan membawa akibat pengertian pancasila itu menjadi berubah pula.
Republik Indinesia Serikat tidak berumur sampai 1 tahun. Pada tanggal
19 Mei 1950 ditanda tangani “Piagam Persetujuan” antara pemerintah RIS
dan pemerintah RI. Dan pada tanggal 20 Juli 1950 dalam pernyataan
bersama kedua pemerintah dinyatakan, antara lain menyetujui rencana
Undang-Undang Dasar sementara negara kesatuan Republik Indonesia seperti
yang dilampirkan pada pernyataan bersama”. Pembukaan Undang-Undang
Dasar sementara negara kesatuan Repiblik Indonesia seperti yang
dilampirkan pada pernyataan bersama. Pembukaan Undang-Undang Dasar
sementara 1950, yang didalamnya terdapat rumus Pancasila, adalah sebagai
berikut;
Mukadimah
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat
Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan berkat dan rahmat
Tuhan tercapailah tingkat sejarah yang berbahagia dan luhur. Maka demi
ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang
berbentuk Republik Kesatuan, berdasarkan pengakuan ketuhanan yang maha
esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk
mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan yang
berdaulat sempurna”.
Untuk jelasnya Rumus Pancasila di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar sementara dapat disusun sebagai berikut;
a) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
b) Peri-Kemanusiaan.
c) Kebangsaan.
d) Kerakyatan dan
e) Keadilan sosial.
Rumus Pancasila dalam mukadimah Undang-Undang Dasar sementara adalah
merupakan rumus pancasila V. dan ternyata antara Rumus Pancasila IV dan
Rumus Pancasila V tidak ada perubahan baik sistimatikanya maupun
redaksinya.
Tetapi setelah dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang menyatakan
“Pembubaran kostituante dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar
1945”, Rumus Pancasila mengalami perubahan, baik redaksinya maupun
pengertiannya secara esensial dan mendasar. Sebab setelah itu Bung Karno
merumuskan Pancasila dengan menggunakan “ Teori Perasan” yaitu
pancasila itu diperasnya menjadi tri sila ( tiga sila) :
sosionasionalisme (yang mencakup kebangsaan Indonesia dan peri
kemanusiaan); Sosio demokrasi (yang mencakup demokrasi dan kesejahteraan
sosial dan ketuhanan. Trisila ini diperas lagi menjadi Ekasila (satu
sila); Ekasila itu tidak lain ialah gotong-royong. Dan gotong royong
diwujudkan oleh Bung Karno dalam bentuk nasakom (nasional, agama dan
komunis).
Lebih jelasnya teori perasan Bung Karno dapat disusun sebagai berikut:
1. Pancasila itu diperasnya menjadi tri sila (tiga sila).
2. Trisila terdiri atas:
a) Sosionasionalisme
b) Sosio
c) Ketuhanan.
3. Trisila diperas menjadi Ekasila
4. Ekasila yaitu gotong-royong.
Teori perasan Bung Karno ni bukan masalah baru, tetapi itulah hakekat
Pancasila yang ia lahirkan pada tanggal 1 Juni 1945; dan hal ini dapat
dilihat dari pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPKI, yang
antara lain berbunyi, “Atau barang kali ada saudara-saudara yang tidak
senang adas bilangan itu ? Saya boleh peras sehingga tinggal tiga saja.
Saudara Tanya kepada saya apakah perasan tiga perasan itu ?
Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya
Indonesia, Weltanschaung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan
internasionalisme; kebangsaan dan peri kemanusiaan, saya peras menjadi
satu : itulah yang dahulu saya namakan socio-nationalisme. Dan demokresi
yang bukan demokrasi barat, tetapi pilitiek economiche democratie,
yaitu pilitieke democratie dengan sociale rechtvaardigheid, demikrasi
dengan kesejahteraan saya peraskan pula menjadi satu. Inilah yang dulu
saya namakan socio democratie.
Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain.
Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: socionationalisme,
sociodemocratie dan ketuhanan. Kalau tuan senang dengan simbul tiga
ambillah yang tiga ini. Tetapui barangkali tidak semua tuan-tuan senang
kepada trisila ini, dan minta satu dasar saja ? Baiklah, saya jadikan
satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu ? ……Jikalau
saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka
dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan
gotong-royong ! alangkah hebatnya ! negara gotong-royong.
Selain “teori perasan’ Pancasila, Bung Karno menjabarkan dan melengkapi
Pancasila itu dengan Manifesto Politik ( Manipol ) dan USDEK (
Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesis, Demokrasi Terpimpin,
Ekonomi Terpimpin dan Kepribaian Indonesia). Hal ini bisa kita jumpai di
dalam “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi”, ynag antara lain menyatakan :
“Ada orang menanya : Kepada Manifesto Polotik ? Kan kita sudah mempunyai
Pancasila? Manifesto Politik adalan pancaran dari Pancasila; USDEK
adalah pemancaran dari pada Pancasila. Manifesto Politik, USDEK dan
Pancasila adalah terjalin satu salam lain. Manifesto politik, USDEK dan
pancasila tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika saya harus
mengambil qiyas agama – sekadar qiyas – maka saya katakan : Pancasila
adalah semacam Qur’annya dan Manifesto Politik dan USDEK adalah semacam
Hadits-haditsnya. Awas saya tidak mengatakan bahwa Pancasila adalah
Qur’an dan Manifsesto Politik dan USDEK adalah hadits ! Qur’an dan
Hadits shahih merupakan satu kesatuan, – maka pancasila dan Manifesto
politik dan USDEK adalah merupakan satu kesatuan. Teori perasan
Pancasila yang dilengkapi dengan manifesto Politik dan USDEK adalah
merupakan Rumus Pancasila VI.
Dengan Naskaom memberi peluang yang besar kepada golongan komunis
seperti Partai Komunis Indonesia ( PKI ) untuk memasuki berbagai
instansi sipil dan militer. Dominasi komunis di dalam pemerintahan dan
berbagai sektor kehidupan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk
melakukan kudeta dan perebutan kekuasaan; meletuslah Gerakan 30
September PKI.
Meletusnya G 30 S / PKI dari kandungan Nasakom, yang membawa runtuhnya
rezim Orde Lama, menurut regim Orde baru disebabkan oleh penyelewengan
pancasila dari rel yang sebenarnya. Oleh karena itu rezim Orde Baru
mencanangkan semboyan “Laksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan
konsekwen”.
Menurut Orde baru, khususnya angkatan ’66, bahwa penyelewengan Pancasila
oleh rezim orde Lama disebabkan “belum jelasnya filsafat Pancasila dan
belum adanya tafsiran yang terperinci”. Pendapat ini bisa dilihat dari
kesimpulan “Simposium Kebangkitan Generasi ’66 Menjelajah Tracee baru”,
yang diselenggarakan pada tanggal 6 mei 1966, bertempat di Universitas
Indonesia; yang isinya antara lain sebagai berikut :
Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang dasar ’45
pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.”
Dan juga terdapat dalam pasal 3 yang berbunyi: “MPR menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar pada haluan negara.”
B.Beberapa pendapat tentang pancasila
Menurut M. Dawam Rahardjo, banyak kalangan yang menganggap bahwa
pancasila itu sebagai sesuatu yang sakti. Bahkan ibarat mantra yang
mandraguna. Hal ini bisa digunakan sebagai sesuatu yang daya gunanya
sangat legitimasi. Namun katanya, banyak ahli lain beda pendapat seperti
diungkapkan oleh teori Daniel Bell tentang the end of ideologi,
berakhirnya peran ideologi pada pertengahan abad ke-20.
Namun juga berbeda keyakinan seperti yang diungkap beberapa orang
Katanya, pancasila itu adalah the end of history. Maksudnya sebuah batas
akhir dari perkembangan pemikiran ideologis bahwa Indonesia. Konon, ini
dipinjam dari istilah Francis Fukuyama tentang tesis faham demokrasi
liberal.
Lihat saja negara yang tanpa pancasila sebagai ideologi, banyak yang
maju. Hal ini karena tidak terikat oleh doktrin yang totaliter yang
membatasi kebebasan berpikir. Akhirnya merekapun bisa bebas berkreasi
dan berpikir dalam ranah pengetahuan sebagai pengganti dari ideologi
semacam pancasila.
Kalau begitu, bagaimana duduk persoalan pancasila ala Indoensia itu bisa
bermain. Dalam kerangka dan nilai apakah sehingga ia bisa membangun
masyarakat dan negara. Melihat persoalan ini, Dawam Rahardjo mengklaim
bahwa batasan pancasila itu dapat menjadi semacam korelasi nilai di
negara yang serba multi. Sebab katanya, negara yang ilmu pengetahuan dan
peradaban memerlukan landasan nilai. Tanpa pancasila sebagai sistem
nilai, dalam negara, seolah tidak ada lagi penjaga gawang, batas garis
dan wasit moral.
Hal ini cukup bisa menjadi ekses negatif. Sebab akan timbul wacana
negara federal. Dimana masyarakat yang terdiri dari suku, agama dan
golongan akan kehilangan tali pengikatnya. Karena itu menurut Dawam,
solidaritas seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun dianggap sebagai
fondasi masyarakat dan peradaban akan cair. Nasionalisme dan wawasan
atau kebangsaan akan pudar. Akhirnya mengarah kepada timbulnya
primordialisme baru.
Dengan ketiadaan penafsiran yang bersifat totalitarianisme itu, maka
kini, pancasila diberi kebebasan untuk ditafsir menurut kebebasan dari
berbagai sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Tentu saja, kata
Dawam, akan menghasilkan perbedaan tafsir dan justru ini sangat
bermanfaat sebagai bentuk dinamisasi pemikiran al-firqatu rahatun.
Akhirnya menjadilah pancasila itu sebagai ideologi yang terbuka bukan
sesuatu yang tertutup dan bebas tafsir. Bahkan Cak Nur seorang pengamat
politik pernah berkata bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang terbuka
yang memungkinkan bisa masuknya berbagai pengauruh, sebagaimana teori
Marxis, kondisi ini mempengaruhi kesadaran. Dengan kata lain,
perkembangan nilai itu sejalan dengan perkembangan masyarakat.
Karenanya, Pancasila mestilah terbuka jangan tertutup dari pengaruh
luar.
C. KEBERAGAAN TAFSIR
Bagaimana tafsir pancasila yang bisa mengejawantah dalam ronah
perkembangan kekinian. Ini bisa dilihat dari teori mutakhir menurut
Coleman dan Fukuyama. Bahwa Pancasila katanya bisa menjadi jaminan untuk
saling percaya antar anak bangsa, gotong royong atau solidaritas.
Semuanya itu bisa masuk dalam bingkai nilai trust (kebenaran). Semacam
resep penggerak kemajuan bangsa menuju kemoderenan sebagaimana yang
telah dicapai bangsa yang lebih dulu maju: Jepang, Jerman, USA dan
negara-negara maju lainya
1 Masalah-masalah yang timbul
Masalahnya kemudian mengapa bangsa ini justru terpuruk oleh berbagai
persoalan seperti elite yang doyan korupsi katakan saja Soeharto mantan
presiden RI bukan lagi hitungan juta melainkan 15 M-35 M , kekearasan
antara agama, terorisme dan berbagai gejala disintegrasi?
Dalam kacamata kang Dawam, persoalan itu bisa dilihat dari berbagai
hipotesa. Salah jawabannya yang pertaa adalah bahwa hal tersebut karena
hilangnya sebuah keteladanan dari para elit. Alih-alih mereka menjadi
pemimpin bangsa yang damai, justru melahirkan banyak kebobrokan yang
timbul karena contoh yang buruk terutama dalam korupsi yang cukup
membuat urat malu hampir putus.
Kedua, nilai pancasila itu tidak dipahami dalam kalangan kelas menengah
kota. Tapi masih dalam benak orang-orang kampung: gotong royong, berani
berkorban dan keikhlasan berbuat. Namun kini, nilai-nilai itu pun kini
hampir hilang di dunia pedesaaan. Hal ini pun tidak dipungkiri akibat
pengaruh gaya dan contoh yang ditonjolkan secara centang perenang di
kalangan kota, uatamanya para elit.
Ketiga, bangsa kita masih dipengaruhi oleh globalisasi dan kapitalisme.
Hal ini menurut akan memberi sumbangan besar terhadap daya tahan budaya
dan kultur bangsa. Sebab jangan-jangan budaya asing itu akan lebih baik
dari budaya lokal. Otomatis bangsa Indonesia yang masih miskin dan
terbelakang (bodoh) ini akan makin rawan saja. Karena itu solusinya
adalah mengembangkan dan menggiatkan pendidikan yang dinamis.
Keempat, Pancasila lahir dari fakta bhineka tunggal ika. Keberagaman
yang sangat gampang melahirkan berbagai gesekan budaya ini mesti ada
sebuah lem perkat antar budaya. Kenyataan ini sebagaimana diungkap Denys
Lombart, Indoensia dibangun di atas geologi kebudayaan yang
berlapis-lapis yang menghasilkan masyarakat plural dan multikultural
yang mengandung potensi konflik. Tak ada cara lain kecuali adanya
pengikat.
Kelima, bangsa kitapun terbangun atas dasar pondasi geologi budaya.
Karenanya, kata kang Dawam sejak agama Budha, Hindu, Islam dan Konghucu
juga Kristen berada di antara kita, maka Pancasila juga merupakan
jawaban pada tantangan masyarakat yang makin dewasa dan majemuk.
2.Pancasila Sebagai ideologi Nasional
Filsafat merupakan suatu nilai atau kebenaran yang dijadikan keyakinan
atau pandangan hidup suatu bangsa. Bagi suatu bangsa, kebenaran ini
menjadi dijadikan dasar negara atau ideologi negara.
Ideologi berasal dari kata ideo artinya cita-cita,gagasan,konsep
pengertian dasar, cita-cita. dan logy berarti: pengetahuan, ilmu dan
paham. Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya dengan
“cita-cita”. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat
tetap yang harus dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan
dasar atau pandangan/paham. Hubungan manusia dan cita-ctanya disebut
dengan ideologi. Ideologi berisi seperangkat nilai, dimana nilai-nilai
itu menjadi cita-citanya atau manusia bekerja dan bertindak untuk
mencapai nilai-nilai tersebut. Ideologi yang pada mulanya berisi
seperangkat gagasan, dan cita-cita berkembang secara luas menjadi suatu
paham menngenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh
seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup.
Adapun ideologi negara itu ternasuk dalam golongan pengetahuan sosial,
dan tepatnya dapat digolongkan kedalam ilmu politik atau political
sciences sebagai anak cabangnya. Bila kita terapakan rumusan ini pada
Pancasila dengan definisi-definisi filsafat dapat kita simpulkan, maka
Pancasila itu ialah hasil usaha pemikiran manusia untuk mencari
kebenaran, kemudian sampai mendekati atau menggangggap suatu kesanggupan
yang digenggamnya seirama dengan ruang dan waktu. Hasil pemikiran
manusia Indonesia yang sungguh-sungguh secara sistematis radikal itu
kemudian dituangkan dalam suatu rangkaian kalimat yang mengandung satu
pemikiran yang bermakna bulat dan utuh untuk dijadikan dasar, asas dan
pedoman atau norma hidup dan kehidupan bersama dalam rangka perumusan
satu negara Indonesia merdeka, yang diberi nama Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara, maka mengamalkan dan mengamankan
Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperative dan memaksa,
artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya.
Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus ditindak
menurut hukum, yaitu hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain
pengamalan Pancasila sebagai ideologi , yaitu pelaksanaan Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi
mempunyai sifat mengikat, artinya setiap manusia Indonesia terkiat
dengan cita-cita yang terkandung didalamnya untuk mewujudkan dalam hidup
dan kehidupannya, sepanjang tidak melanggar peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Jadi mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara
mempunyai sifat imperative dan memaksa. Sedangkan pengamalan atau
pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam hidup sehari-hari
tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi punya sifat mengikat.
Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara dihubungkan dengan
fungsinya sebagai dasar negara, yang merupakan landasan idiil bangsa
Indonesia dan negara Republik Indonesia dapatlah disebut sebagai
ideologi nasional atau lebih tepat ideologi negara. Artinya Pancasila
merupakan satu ideologi yang dianut oleh negara atau pemerintah dan
rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau monopoli seseorang
ataupun sesuatu golongan masyarakat tertentu.
Dalam ideologi terkandung nilai-nilai. Nilai-nilai itu dianggap sebagai
nilai yang baik, luhur dan dianggap menguntungkan masyarakat sehingga
diterima nilai tersebut. Oleh karena itu, ideologi digambarkan sebagai
seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama. Seperangkat nilai yang
dianggap benar, baik dan adil dan menguntugkan itu dijadikan nilai
bersama. Apabila sekelompok masyarakat bangsa menjadikan nilai dalam
ideologi sebagai nilai bersama maka ideologi tersebut menjadi ideologi
bangsa atau ideologi nasional bangsa yang bersangkutan.
Ada 2 (dua) fungsi utama ideologi dalam masyarakat, Pertama yaitu
sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh
suatu masyarakat.Kedua, sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya
sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Dalam
kaitannya dengan yang pertama, nilai dalam ideologi menjadi cita-cita
atau tujuan dari masyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat adalah untu
mencapai terwujudnya nila-nilai dalam ideologi itu. Adapun dalam
kaitannya yang kedua , nilai dalam ideologi itu merupakan nilai yang
disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan masyarakat itu, serta
nilai bersama tersebut dijadikan acuan bagi penyelesaian suatu masalah
yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.
Ideologi sebagai suatu sistem pemikiran dapat dibedakan menjadi ideologi terbuka dan ideologi tertutup.
1. Ideologi Terbuka, merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ideologi terbuka mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
Bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar
melainkan digali dan diambil dari moral, budaya masayarakat itu sendiri.
- Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut.
- Nilai-nilai itu sifatnya dasar, secara garis besar saja sehingga tidak langsung operasional.
2. Ideologi tertutup, merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ideologi ini mempunyai cirri sebagai berikut.
- Merupakan cita-cita suatu kelompok
orang untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat. Atas Nama Ideologi
dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat.
- Isinya bukan hanya nilai-nilai dan
cita-cita tertentu, melainkan terdiri tuntutan-tuntutan konkret dan
oprasional yang keras dan diajukan mutlak.
Pancasila sebagai sebuah pemikiran memenuhi ciri sebagai ideoloi
terbuka. Nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila bukanlah
nilai-nilai luar tetapi bersumber dari kekayaan rohani bangsa, serta
diterimanya nilai bersama itu adalah hasil kesepakatan warga bangsa
bukan paksaan atau tekanan pihak lain.
DAFTAR PUSTAKA